Share it

Pengelolaan Kawasan konservasi di laut sampai saat ini tidak dilaksanakan secara profesional, tidak ada pengawasan dan amburadul. Pemerintah dan Pemda lebih senang menetapkan kawasan konservasi dalam jumlah banyak, namun kenyataan menunjukkan banyak terjadi pelanggaran di kawasan konservasi tanpa adanya upaya pencegahan dan law enforcement. Sebut saja contoh Kawasan perairan Komodo, masih marak penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan potas serta perburuan ikan Napoleon. Perairan di Banda sudah ditetapkan sebagai KKLD (Kawasan Konservasi Laut Daerah), namun tidak ada manajemen dan pengawasan. Kepulauan Anambas ditetapkan sebagai KKLD dan dalam proses penetapan sebagai Taman Wisata Perairan, namun belum ada manajemen pengelolaan dan pengawasan lemah, penangkapan ikan illegal masih marak. Yang paling dekat, di Kepulauan Seribu, sebagian besar ditetapkan sebagai Taman Nasional, namun tidak ada kegiatan pengawasan yang terlihat, tidak ada patroli, meskipun ada Balai Taman Nasional Kep. Seribu sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kementrian Kehutanan. Contoh lain pengelolaan yang tidak baik adalah Pulau Kakaban di Kaltim yang merupakan danau air tawar di tengah laut dengan spesies langka Ubur ubur, hanya ada dua di dunia, yang satunya di Republik Palau, kawasan pulau terlihat kumuh tidak ada penjaga dan lingkungan berantakan tidak tertata, padahal dapat menjadi daya tarik wisata yg luar biasa.


Pada intinya dalam hal pengelolaan kawasan konservasi di laut baik pihak Kementrian Kehutanan maupun pihak KKP sama sama kurang profesional dan tidak memiliki komitmen menjaga dan memelihara layaknya sebuah kawasan konservasi. Ciri-ciri kawasan konservasi yang dikelola secara baik antara lain: penjagaan dan pengawasan ketat sehingga tidak terjadi pelanggaran; terjadi perbaikan atau peningkatan kondisi dari waktu ke waktu baik lingkungannya maupun spesies yg dilindungi; sense of belonging masyarakat tinggi artinya turut menjaga kelestarian kawasan. Yang terjadi sekarang justru sebaliknya kebanyakan kawasan yang sudah ditetapkan terjadi banyak kerusakan, pencemaran (Bunaken dan Kep Seribu), pengawasan dan penjagaan lemah, konflik kewenangan antara Kementrian Kehutanan, KKP dan Pemda, lemahnya kesadaran masyarakat dan persepsi sebagian masyarakat dan Pemda bahwa adanya kawasan konservasi tidak mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan. Adanya konflik tersebut dari waktu ke waktu belum ada penyelesaian, bahkan tiap pihak cenderung membiarkan dan bertahan pada arogansi masing masing, dampaknya kondisi kawasan konservasi tersebut makin memprihatinkan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi, kurangnya dilibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan tidak diberikannya akses memadai bagi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan untuk mata pencaharian.

Contoh kasus adalah Taman Nasional Kepulauan Seribu yang ditetapkan berdasarkan Permen Kehutanan, dalam proses penetapan kawasan tidak ada rekomendasi dari Gubernur DKI. Sementara itu di Zona pemanfaatan banyak sekali kegiatan budidaya ikan dimana di satu sisi Pemda mengizinkan tapi di sisi lain Kementrian Kehutanan mempersalahkan, karena di zona pemanfaatan hanya untuk kegiatan pariwisata. Secara logika, budidaya ikan dengan kerambah jaring apung tidak merusak ekosistem dan bahkan memperkaya biota, terbukti di sekitar kerambah banyak ikan bermunculan karena ada sisa pakan. Gugatan lima Kabupaten  terhadap UU nomor 41 tahun 2009 tentang Kehutanan, dimana pada pasal 4 ayat (2)  disebutkan tentang kewenangan Pemerintah (dhi Menteri Kehutanan) dalam menetapkan kawasan Konservasi  yang tidak tidak melibatkan Pemda, merupakan contoh buruknya manajemen.  Argumen MK dalam Keputusan tersebut  karena bertentangan dengan konstitusi dimana negara sudah memberikan otonomi sebagaimana diatur dalam UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Artinya dalam penetapan kawasan Konservasi maka Kemhut harus berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur. Namun sayangnya pasca keputusan MK tersebut tidak ditindak lanjuti dengan perubahan peraturan pelaksanaan seperti PP dan permen, sehingga yang terjadi di lapangan para petugas tetap saja berpedoman kepada Permen meskipun pasal UU nya sudah dibatalkan. Untuk Kepulauan Seribu, seharusnya diadakan review terhadap penetapan kawasan Taman Nasional, atau revisi Permen sehingga kepentingan masyarakat dapat diakomodasikan tanpa mengganggu prinsip kelestarian. Dampak langsung dari konflik kewenangan antara Kementrian Kehutanan dan Pemda sangat dirasakan oleh stake holder, yaitu ketidak pastian hukum untuk berusaha, kerugian ekonomis karena tidak dimanfaatkanya kawasan bagi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Terjadinya kesimpangsiuran dan tumpang tindih kewenangan tersebut tidak terlepas dari peraturan perundangan yang juga membingungkan dan terjadi tumpang tindih, baik dilihat dari substansi maupun definisi pengertian dan istilah. Paling tidak ada konflik di tingkat Undang-udang adalah antara UU no 41 tahun 2009 tentang Kehutanan dengan UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Demikian pula antara UU no 5 tahun 1990 tentang Konservasi dengan UU no 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Di tingkat PP terjadi tumpang tindih dan kebingungan dalam pengelolaan ikan di perairan dalam bahasa perikanan dan satwa air dalam bahasa kehutanan, yaitu PP no 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam  dan PP nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Tabel berikut menggambarkan contoh peraturan perundangan yang tumpang tindih.

KEHUTANAN KELAUTAN DAN  PERIKANAN PEMERINTAH DAERAH
UU no 5 Th 1990 tentang Konservasi:

 

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat,dan atau di air, dan atau di udara.

UU no 31 Th 2004 tentang Perikanan:

 

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

 

8. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman

sumber daya ikan.

UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 18

(4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di  wilayah  laut  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah

perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

 

PP no 28 tahun 2011 tentang Pengelolaa Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga

berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

2. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA

adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di

daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi

pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan,

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya.

 

4. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara.

 

PP no 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan,pelestarian dan pemanfaatan

sumber daya ikan, termasukekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin

keberadaan,ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetapmemelihara dan

meningkatkan kualitas nilai dankeanekaragaman sumber daya ikan.

6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya

berada di dalam lingkungan perairan.

8. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

10. Suaka Alam Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu

untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.

12. Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis

sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan

 

UU no 41 tahun 2011 tentang Kehutanan digugat oleh lima Bupati di Kalimantan dan Keputusan MK atas perkara nomor 45/PUU –IX/2011 dikabulkan, yang intinya bahwa penetapan kawasan Hutan harus melibatkan Pemda. Demikian pula UU no 27 tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil digugat oleh LSM dan perkara no 3/PUU-VIII/2010 dikabulkan MK, intinya bahwa masalah HP3 dibatalkan.

Dari permasalahan diatas berdasarkan aspek hukum dan kondisi obyektif di lapangan terjadi konflik dalam pengelolaan konservasi laut, yaitu konflik peraturan perundangan; konflik kewenangan; dan konflik kepentingan.

Konflik peraturan perundangan terjadi karena adanya pasal dan ayat  yang memang mengandung multi tafsir dan obyek yang sama, misalnya definisi  satwa air di rezim kehutanan dan sumber daya ikan di rezim perikanan. Demikian pula dengan penetapan kawasan hutan yang sampai ke wilayah laut dan pesisir dalam rezim kehutanan tentu saja bertabrakan dengan rezim perikanan dan pesisir. Masih ada lagi pasal pasal yang diatur dalam UU dan PP kedua rezim saling tumpang tindih atau duplikasi, terutama pembagian zona kawasan konservasi dan kriterianya. Dalam hal ini,  resim kelautan, pesisir dan perikanan lebih baik dilihat dari mengakomodasikan kepentingan stakeholders maupun dalam kriteria serta tata cara penetapan kawasan yang melibatkan masyarakat dan prosesnya bottom up. Sementara itu, resim kehutanan lebih protektif, kriteria tidak jelas dan cenderung prosesnya top down dan kurang mengakomodasikan kepentingan stake holders.

Konflik kewenangan terjadi baik antara Kementrian Kehutanan dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan, maupun antara Kementrian Kehutanan dengan Pemda. Antara Kemhut dan KKP telah dilakukan upaya kompromi atau rekonsiliasi sejak Menteri Fredy dengan kesepakatan antar Menteri dilakukan proses peralihan secara bertahap untuk Taman Nasional di laut. Taman Nasional Laut yang sudah ada di bawah Kemhut akan dialihkan ke KKP secara bertahap, sedangkan Taman Nasional laut yang baru dibentuk menjadi kewenangan KKP. Proses tersebut saat ini mandek dan terlihat tidak ada kemajuan, bahkan ada kecenderungan pihak Kemhut tidak mau lagi melepaskan Taman Nasional laut ke KKP. Hal ini sangat jelas terlihat dari keluarnya PP no 28 th 2011 dan secara agresif dan proaktif Kemhut mengeluarkan Permen dan Keputusan di tingkat Dirjen. Sementara itu KKP terkesan low profile (tidak percaya diri?) dan tidak terlihat langkah agresif dalam pengelolaan konservasi laut serta perjuangan dalam melanjutkan perpindahan Taman Nasional seluruhnya ke KKP. Konflik antara Kemhut dan Pemda juga terjadi di berbagai daerah dalam penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini terbukti dari gugatan lima Bupati se kalimantan  yang dikabulkan oleh MK, belum lagi kasus lain seperti di Kep. Seribu dalam pengelolaan Taman Nasional, terutama di wilayah perairan dimana Pemda memiliki kewenangan di wilayah perairan sebagaimana UU no 32 th 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal kewenangan ini Kemhut lebih kuat dan mengakar karena peraturan perundangannya lebih banyak, hadir lebih dulu dalam pengelolaan dan memiliki struktur organisasi sampai tingat operasional (UPT).

Konflik kepentingan terjadi, terutama antara Kemhut, KKP, pemda dan stake holders (nelayan, pembudidaya, LSM dan pengusaha perikanan). Kepentingan Kemhut lebih cenderung kepada resim perlindungan dan penguasaan wilayah dan kurang bersifat akomodatif terhadap kepentingan pihak lain. Sementara KKP dalam banyak hal lebih demokratis dan mengedepankan kepentingan stake holders kelautan. Kepentingan utama KKP adalah menjamin agar sumberdaya ikan dapat lestari dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Dalam hal pengelolaan ikan termasuk menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan perdagangannya terbatas sebagaimana CITES, masih berada di Kemhut, termasuk izin untuk Ikan Arwana dan penambangan karang jenis tertentu. Konflik Kemhut dengan stake holders di laut terjadi dalam pemberian izin budidaya ikan atau penangkapan ikan di wilayah perairan yg ditetapkan sebagai taman nasional.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana solusi ke depan?, apakah masalah ini akan berlanjut dan apakah KKP tidak ada langkah strategis dan taktis?.

Banyak hal yang dapat dilakukan KKP sebagai institusi yang memiliki kewenangan legitimate di laut dalam hal pengelolaan sumber daya, antara lain:

Pertama, melakukan uji materi UU no 5 tahun 1990 dan UU no 31 tahun 2004 terutama pasal-pasal berkaitan dengan nomenklatur satwa dan ikan, serta kewenangan kedua kementrian dalam pengelolaan Ikan dan wilayah laut serta kawasan konservasi. Jika sungkan karena sesama plat merah, tentu dapat dilakukan oleh pihak lain yang terutama stake holders yang merasa dirugikan. Seharusnya  domain konservasi yang diatur dalam UU no 5 th 1990 yang semula termasuk ikan, sudah tidak berlaku lagi dengan adanya UU no 31 th 2004 tentang Perikanan. Demikian pula wilayah konservasi kehutanan yang mencakup kawasan pesisir dengan ekosistemnya seperti mangrove,  padang lamun dan terumbu karang  tidak lagi dalam wilayah UU no 5 th 1990 karena sudah berlaku UU no 27 th 2007 tentang Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Kedua, melakukan legal audit terhadap Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai turunan dari UU berkaitan dengan konservasi di laut dan meminta Fatwa Mahkamah Agung, agar masalah pengaturan konservasi yang berkaitan dengan ikan, pesisir  dan perairan berada di KKP. Jadi harus dipisahkan secara jelas domain obyek dan wilayah masing-masing Kementrian.

Ketiga, melakukan langkah kongkrit dan operasional di lapangan dalam pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan untuk membuktikan kepada publik bahaw KKP profesional dalam mengelola kawasan konservasi laut, terutama mendatangkan manfaat baik kelestarian maupun kesejahteraan. Janganlah cukup bangga dengan luasan konservasi yang ditetapkan dan target 10 juta Hektar, namun kenyataan di lapangan tidak ada pengelolaan dan tidak ada pengawasan. Biasanya alasan klasik selalu APBN terbatas.

Keempat, secara intensif melakukan dialog dan pembahasan serta kompromi dengan Kemhut dan perlu melibatkan DPR, apalagi berada di Komisi yang sama (Komisi IV).

Masa depan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di laut sangat tergantung dari komitmen KKP dalam pembenahan di bidang peraturan perundangan, secara operasional programnya kongkrit dan bekerjsama secara erat dengan Pemda dan  stake holders.

Dikupas oleh Dr. Aji Sularso, Pengamat Kelautan dan Perikanan